Anggota Komisi IV DPR RI Slamet dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Senin (7/7/2025) di Senayan, Jakarta. Foto: Jaka/Andri

PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mendukung adanya penambahan anggaran pada kementerian Pertanian. Menurutnya, besaran anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) tahun 2026 yang dinilai masih jauh dari harapan.

“Pertama, terkait dengan anggaran sebesar Rp 13,7 triliun, tentu ini masih jauh dari harapan. Mungkin nanti Pak Menteri dapat menjawab pertanyaan dari Ibu Ketua. Jika saya berbaik sangka kepada Bapak Presiden, mungkin pengajuannya sedang ditunggu agar program-program yang diajukan sesuai dengan arah visi misi Presiden. Mungkin berbaik sangka nya demikian, bukan berarti ditutup,” ujar Slamet dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Pertanian, Senin (7/7/2025) di Senayan, Jakarta.
 

Lebih lanjut ia mengungkapkan apabila ada pengajuan angka sebesar Rp 44,6 triliun, ia berharap Kementerian pertanian merinci anggaran tersebut lebih detail agar betul-betul mendukung program prioritas yang sudah ditetapkan oleh Presiden.
 

Ia menilai bahwa perlu adanya keseimbangan dalam prioritas produksi pangan apabila ke depannya anggaran yang diajukan tersebut disetujui. Jika selama ini, semangat meningkatkan produksi pangan berfokus pada pemenuhan karbohidrat, ia berharap ke depannya juga perlu memperhatikan keseimbangan konsumsi dan produksi protein.
 

“Jika nanti anggaran Rp 44 triliun itu disetujui, harapannya fokus pada hal tersebut,” imbuhnya

 
Menurutnya, sarana dan prasarana di Kementerian Pertanian sudah cukup lengkap untuk mengelola pangan protein. Tetapi realitanya, Indonesia hingga kini masih mengimpor sapi sekitar 2 juta ekor per tahun.

“Padahal, kita memiliki peluang untuk menutup impor tersebut dengan memberikan perhatian khusus pada program inseminasi buatan yang dijalankan oleh Kementerian Pertanian,” terangnya

“Contohnya di Singosari, yang menurut saya luar biasa. Bahkan, saya mendapat kabar terbaru bahwa straw yang dihasilkan sudah mampu melahirkan anak kembar. Jika ini didukung dengan anggaran yang memadai, maka impor sapi sebanyak 2 juta ekor tersebut sangat mungkin untuk kita kurangi atau bahkan penuhi sendiri,” jelas Slamet
 

Maka dari itu, menurutnya akan lebih baik jika ada keseimbangan program, terutama terkait peternakan dengan memperkuat peran sektor peternakan. Adapun di saat yang sama, pemerintah juga juga perlu mengimbangi dengan pencegahan penyakit hewan.
 

“Kemarin, saat kunjungan bersama teman-teman ke Pusvetma, saya melihat semangat yang perlu diapresiasi. Jika pada masa pemerintahan sebelumnya Indonesia membutuhkan waktu sekitar 100 tahun untuk mendapatkan sertifikasi bebas PMK dari OIE (Organisasi Kesehatan Hewan Dunia), maka hari ini teman-teman di Ditjen PKH menargetkan pada 2035 Indonesia bebas PMK tanpa vaksinasi.” ungkap politisi Fraksi PKS ini

“Ini bukanlah sesuatu yang mustahil. Namun, tentu saja harus didukung penuh, baik dari sisi produksi dengan penguatan balai inseminasi maupun dari sisi pencegahan penyakitnya,” tambahnya

Di akhir pernyataannya, ia berharap agar pada tahun 2026 penanganan PMK menjadi perhatian kementerian pertanian agar proses peternakan dari hulu ke hilir dapat dikawal dengan baik.

“Pusvetma harus terus didorong agar target bebas PMK dalam 10 tahun ke depan bukan hanya sekadar wacana di atas kertas, tetapi betul-betul memiliki dukungan penuh dari pemerintah,” kata Slamet.
 

Ia pun mengingatkan adanya amanah yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 18 yang telah direvisi. Ia mengungkapkan bahwa dalam UU tersebut, pemerintah wajib membuat sistem kesehatan hewan secara nasional.
 

“Namun, sampai hari ini saya belum melihat sistem tersebut terwujud. Mohon hal ini dapat menjadi perhatian, dan jika perlu, dianggarkan agar amanah undang-undang ini segera dapat direalisasikan,” pungkasnya. (hal,rth/aha)